Mataram NTB ~ Intel Media Bima /intelmedia.co ~ Setelah menayangkan Informasi tentang konspirasi Pengembangan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark dan Biospher; Rinjani-Lombok, dan Tambora Samota) selama seminggu akhir ini, Kru Investigasi Opini Publik dari Intelmedia kembali menerima konfirmasi dari warga masyarakat NTB, HM Lebu yang biasa disapa Puang Lebu atau Ruma Rato Manuru Sasambo. Berikut pontasan hasil obrol dengan beliau melalui komunikasi virtual WhatsApp malam ini (9 Maret 2021, Jam 21.00 Wita).

Awak intelmedia membandingkan Informasi perkembangan opini publik terkait dengan Taman Bumi atau Geopark, yang ternyata memiliki korelasi dengan berbagai program unggulan lainnya di Pemprov NTB, seperti Mitigasi Bencana, Reboisasi, Desa Wisata, Pariwisata Halal, Biospher, bahkan pernah mengelola berbagai anggaran Hibah dari BNI dan Perusahaan-perusahaan Tambang tingkat nasional dan regional.

Dengan santun tapi tehas Ruma Rato berkata Saat Dikonfirmasi Pimpinan Media Intel, : 'Saya HM PUANG LEBU (Pemerhati SASAMBO, Sasak Samawa Bima Dompu) berterima kasih kepada awak media bilkhusus INTELMEDIA .CO. 

Jarang media mau mengkritisi kebijakan pembangunan daerah provinsi NTB ini. Malah media akan menyembunyikan kebobrokan kebijakan pembangunan, menjadi antek pembodohan opini publik.

"Intelmedia ini beda, kecil-kecil cabe rawit, biar kecil aspirasi menggigit, gigih memperjuangkan kebenaran dan keadilan, ulet menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat," Ujarnya Puang Lebu. 

Mencari keseimbangan Pemberitaan Media, Awak Intelmedia melakukan Konfirmasi lewat via seluler Kepada Anggota Komunitas (SASAMBO) yang berasal dari Pelaku Wisata, Pak Raden. Menanggapi dan Mengatakan, pernah mengikuti hadir pada rapat Geopark yaitu Pelatihan Interpreter di Lombok Utara.

"Kami Komunitas (SASAMBO), sebagaimana masih terekam dalam percakapan di group WA itu, lebih dari dua puluh tokoh mendiskusikan masalah KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) di Kedua Geopark (Rinjani Lombok dan Tambora Samota) ini, Kami semua merasa malu, malu melihat tingkat kepekaan pejabat pemerintah provinsi NTB yang ambigu" Kata Pak Raden asli Bayan ini.

Terkait dengan keberadaan geopark ini Pak Raden menyambung : "Kami dipelosok dusun saja tahu bahwa Geopark itu diatur oleh banyak Peraturan Perundangan. Ada Peraturan Presiden, ada Peraturan dan Keputusan 6 Kementerian terkait, Punya Peraturan Gubernur, bahkan regulasi pemerintah yang meliputi bidang geopark sebagai taman Bumi yang holistik itu sekitar 18 jenis meliputi visi edukasi konservasi dan ekonomi. Mencakupi aspek abiotik, biotik, cultural. Semua ada dalam lembaran negara, aturan Pemerintah".

Lanjutnya Miq Raden menyampaikan lagi, Kami warga SASAMBO juga memahami, bahwa Badan Pengelola Geopark itu Diketuai oleh Sekda NTB sebagai Koordinator Dewan Pengarah, Kepala Bappeda sebagai Sekretaris Dewan Pengarah, Kalau pun Dewan Pelaksana yang di istilah oleh Pejabat Bappeda NTB itu Khan bukan yang profesional dari hasil seleksi tahun 2015 itu Khan. 

"Saat ini entah dengan alasan apa beberapa diantara mereka Dewan Pelaksana Geopark Rinjani Lombok yang pertama merintis Taman Bumi Sasak ini ada dua orang terutama banyak membantu kami masyarakat Adat, Sekarang sudah tidak bisa kami jumpai lagi. Beberapa hari lalu kami ke BAPPEDA NTB bang, mencari Mas dan Abang Geopark, kata satpam nya sudah digantikan oleh orang baru tanpa jalur seleksi," papar Miq Raden.

Intelmedia mempertanyakan kepada Pak Raden, apa kendalanya saat ini Geopark?. Pak Raden pun memperlihatkan berita tentang pernyataan Camat Sembalun atas nama Tokoh Adat Sasak Lombok.

Pak Raden Bayan menyambung :
"Anak saya (inisial BT) Khan ambil skripsi geopark Rinjani ini, terlanjur disetujui judulnya oleh Dosen di Universitas Mataram, dan saya temani untuk konsultasi Geopark. "Ironisnya" Lucu sekali orang-orang baru malah lebih bodoh dari Mahasiswa yang baru belajar, harusnya Bappeda selaku Koordinator Geopark Biospher Desa Wisata dan semua Program Unggulan NTB Gemilang ini melibatkan pakar tingkat nasional lah kalau masih belum faham, masukkan mereka sebagai  Pengarah," gagasnya dengan Nada tinggi.

Pak Raden tampaknya sudah membaca berita tentang peralihan kepengurusan geopark yang telah bertentangan prinsip intelektualitas UNESCO itu sejak Camat Sembalun menyoroti Taman Bumi ini. Sebagaimana disampaikan oleh Kelompok Kerja binaan geopark sendir, ialah tokoh pemuda dari Kecamatan Narmada yang dikatakan merasa dikelabui oleh Dewan Pelaksana Geopark itu.

Berikutnya, Inisial (BMJ) dari Narmada mengatakan bahwa  hampir semua Pokja Geopark di Pulau Lombok itu semuanya tidak diberikan SK legalitas Jelas oleh Sekda yang notabene adalah unsur pemerintah provinsi yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur NTB Tentang Badan Pengelola Geopark Rinjani-Lombok.

BMJ, menyampaikan pendapatnya atas nama masyarakat yang pernah merintis Geopark, bahwa justru masyarakat adat inilah yang berhasil mengambil hati Assesor UNESCO, dulu sewaktu dilakukan penilaian dari tahun 2016-2018, sehingga Rinjani Lombok itu mendapatkan sertifikat Global.

"bahwa seperti status Global Halal Tourism, status Global Geopark ini bukan dikasih atas pengakuan prestasi Pemerintah Provinsi saja, ini Status Global itu justru yang memberikan andil besar itu adalah kami, masyarakat adat," Pintah BMJ, seolah prihatin mengingatkan. 

Hingga berita ini diturunkan Intelmedia, penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh insan Media dengan berbagai Narasumber ternyata memang menarik banyak perhatian.

Untuk mencari keseimbangan Informasi, Awak Intelmedia juga melakukan wawancara dengan Pemerhati Geopark di Lombok Tengah, sebut saja namanya Mamik Agus. Ia mengaku heran dengan perkataan Kabid Ekonomi Bappeda yang tidak mengetahui Data Hasil Kinerja Dewan Pelaksana hasil Seleksi Tahun 2015 lalu. 

Mamik Agus mengatakan : "Silakan Kepala Bappeda atau Kabid Ekonomi itu cari tahu data laporan tahunan Kepala Divisi Geopark Rinjani Lombok yang ada di Bidang PWPI, disana ada data Pengurus Pokja Site binaan Geopark di setiap Kecamatan dan Kabupaten, kan Kepala Bappeda itu Sekretaris Dewan Pengarah Geopark Provinsi NTB, itu bunyi Peraturan Gubernur NTB Tentang Geopark. Kalau Sekretaris Dewan Pengarah Geopark saja tidak tahu menahu riwayat dan data Geopark dari awal, itu lucu Bang.

Mamik Agus menyambung, Selaku konsultan penelitian di Bappeda sejak tahun 2013 ia mengetahui betul bahwa yang membantu pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan pengakuan global Geopark dan global halal pariwisata justru NGO (Non Government Organizational). Kalau Pengurus POKJA sih memang belum diberikan pengakuan, minimal SK atau apalah," Ungkap Mamik Agus. 

Dia, menyampaikan lagi bahwa sesungguhnya rekomendasi yang diberikan oleh Assesor UNESCO Global Geopark itu sangat bernilai tinggi sebagai bahan masukan bagi kemajuan pembangunan daerah provinsi NTB di lintas sektor.

"UNESCO itu lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan dibawah PBB lho mas, masukan dan sarannya pada saat assessment tahun 202-2017 itu sangat berguna, seharusnya dijadikan pedoman perencanaan pembangunan. Jarang-jarang lembaga dunia memeriksa keadaan kita untuk memberikan masukan dan nasehat yang go internasional" Demikian pendapat Mamik Agus. 

Ia menutup wawancara malam Rabu ini dengan harapan agar Sekda dan Kepala Bappeda melibatkan Pakar dan Tokoh Masyarakat sebagai Unsur Dewan Pengarah Geopark dan Biospher serta Pariwisata Halal dan Program Desa Wisata, baik dari unsur Pakar tingkat pusat pada beberapa disiplin ilmu, maupun unsur-unsur sesuai anjuran Pergub NTB. 

"Jangan lupa, kalau memang masih mau Program Geopark Biospher dan Desa Wisata serta Pariwisata Halal ini dilanjutkan di NTB, tolonglah menghargai partisipasi masyarakat, ditetapkan Kelompok Masyarakat iru sebagai bagian dari Program karena mereka berjasa, berikan insentif, minimal selembar surat pengakuan, SK atau apa namany. Demikian Mamik Agus dari Lombok Tengah.

Masih menyambung rangkuman hasil wawancara Awak Intelmedia dengan Kepala Bappeda dan Kabid Ekonomi di Bappeda NTB itu, Kontributor Intelmedia yang bertambah semangat nya dengan berbagai aspirasi masyarakat SASAMBO masih menuntaskan penelusuran referensi berita terkait salah satu program Pembangunan Berkelanjutan di NTB ini. 

Menyambung konfirmasi berita sebelumnya, Intelmedia menerima beberapa keterangan tambahan dari Narasumber kali ini, ialah HM Lebu Pemerhati SASAMBO (Sasak Samawa Bima Dompu).

HM Lebu mengaku mewakili ribuan warga NTB yang sejak tahun 2010 bergelut di Sekber SASAMBO.

Mencermati rekaman wawancara Intelmedia dengan Pejabat Bappeda NTB, ia mengatakan : "Kami masyarakat benar-benar malu, kok segitunya kualitas pejabat pemerintah provinsi ini, bagus omong tetapi nol implementasi, dikira kami rakyat tidak bisa akses website Bappeda NTB itu, mana basis datanya yang valid, tidak ada data Musrenbangdes, tidak ada data Rumah Tangga Miskin di 1200 desa dan hampir 6000 dusun di NTB.  

Terkait menanyakan anggaran atau hasil manfaat beberapa program pembangunan, Kami rakyat SASAMBO berhak menyampaikan aspirasi, berhak ingin mendapatkan keterbukaan informasi publik tentang program pembangunan disegala bidang. Supaya partisipasi masyarakat bisa tumbuh berkembang, jangan dihalangi aspirasi, jangan malah membodohi dengan menutupi Informasi pembangunan". Katanya dengan nada tinggi.

Bahkan HM. Lebu mengaku mengikuti beberapa diskusi di group Aktivis NTB, Group SASAMBO, Group Tim Penyelaras NTB, semuanya lah.

"Jelas dan lugas tersirat dari semua fenomena berita ini Bang, bahwa sudah tiba waktunya Setiap Program Unggulan di seluruh Sektor Pembangunan di Provinsi NTB ini diaudit, di Investigasi secara transparan, agar ditemukan hambatan dan masalah nya, dicarikan solusi nya, gunakan dan perhatikan aspirasi masyarakat. Siapa tahu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) NTB ini bisa naik progress, malu kita selama limapuluh tahun urutan lima dari bawah, buntut terus dari 34 provinsi se-Indonesia". Ungkapnya pula.

HM Lebu menilai beberapa kalimat terkait tanggapan Kabid ekonomi di BAPPEDA NTB.

"Pemerhati SASAMBO ini menganggap, adalah lucu kalau bidang Pembangunan Ekonomi Bappeda setingkat propinsi malah menanyakan data dan angka kepada orang lain, tanya balik sana sini, terus pekerjaan mereka ngapain saja, jangan-jangan benar Isyu parameter Sekber SDGs (variabel increase Sustainable Development Goals) NTB itu cuma angka rekapitulasi amatir. 

Ini Khan cermin Pengelolaan Program Pembangunan yang jauh dari inovasi, jauh dari target capaian menurut ilmu pengetahuan. Bertolak belakang dengan keadaan bahwa konon katanya Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kepala Bappeda NTB yang semuanya bekas dosen itu.

"mana bukti penerapan basis ilmu pengetahuan dan teknologi serta data informasi dalam kebijakan pembangunan daerah ini. Saya pesan, jangan terlalu frasa grusu mereka di instansi pemerintah provinsi NTB itu Bang, ada apa," Katanya menyelidik.